Kegiatan ini diikuti para Kepala SD, Kepala SMP Negeri, serta Bendahara BOS dan operator Dapodik se-Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Forum tersebut menjadi ruang strategis bagi satuan pendidikan untuk memperkuat sinergi, meningkatkan pelayanan administrasi, sekaligus membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam sambutannya menegaskan bahwa integritas ASN merupakan pondasi utama dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Integritas bukan sekadar slogan, melainkan kualitas yang tercermin dari keselarasan antara apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan. Ketika nilai integritas tertanam kuat, maka setiap tugas dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penguatan integritas menjadi langkah konkret untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pendidikan. Menurutnya, ASN yang memiliki komitmen moral tinggi akan tetap bekerja maksimal baik dalam kondisi diawasi maupun tidak.
Sementara itu, narasumber utama kegiatan, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Rosyta Dewi, memaparkan materi terkait disiplin ASN dan tata kelola administrasi pendidikan yang efektif.
Rosyta menekankan pentingnya kedisiplinan sebagai bagian dari profesionalisme aparatur dalam memberikan layanan publik.
“Disiplin dan integritas harus berjalan beriringan. ASN yang profesional tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga menghadirkan solusi, inovasi, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” jelas Rosyta di hadapan peserta.
Melalui program DOR 2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berharap seluruh satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Malang semakin siap menghadapi tantangan transformasi pendidikan, sekaligus menjaga tata kelola anggaran dan administrasi sekolah secara tertib dan akuntabel.
Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Kabupaten Malang dalam membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan prima bagi masyarakat.
