detikterkini.id --Surabaya, detikterkini.id — Pertemuan mendadak yang digelar jajaran DPW BNPM Jawa Timur pada Sabtu (11/04/26) di salah satu kafe di Kota Surabaya memicu tanda tanya besar. Agenda yang awalnya disebut sebagai konsolidasi internal, justru diselimuti aroma isu sensitif yang mulai menyeruak ke publik.
Ketua DPW BNPM Jatim, Muhammad Ali Yasin, S.E., bersama sejumlah pengurus terlihat berbincang serius dengan LBH DPP BNPM. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan terkesan buru-buru, seolah ada sesuatu yang mendesak untuk segera diputuskan.
Dalam keterangannya, Ali Yasin menyebut bahwa pertemuan itu merupakan langkah cepat dalam menentukan arah kebijakan organisasi serta merespons dinamika yang berkembang.
“Hari ini giat arah kebijakan dan arah organisasi serta menemukan solusi mendadak yang langsung mengambil langkah jitu, melakukan konsolidasi mendadak yang melibatkan seluruh anggota DPW BNPM Jatim di kampus ternama, insyaallah berlangsung besok Minggu, 12/04/26,” ungkapnya.
Namun yang menarik, ketika disinggung soal isu yang berkembang, Ali Yasin justru memberi pernyataan yang menimbulkan spekulasi luas.
“Kayaknya soal isu M24 Jam yang lagi di usik perusahaan modern, makanya kejadian tersebut khusus di luar kode wilayah P… kode administrasi belakang U, V, W, X, Y, Z. Perlu kita waspadai serangan perang pasar modern dan tradisional,” ujarnya dengan nada santai namun penuh makna.
Pernyataan tersebut langsung memantik dugaan publik. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan “kode wilayah P”? Benarkah ada upaya sistematis yang sengaja melarang atau membatasi aktivitas M24 Jam di wilayah tertentu?
Lebih jauh, muncul spekulasi bahwa konflik ini bukan sekadar persoalan internal organisasi, melainkan sudah merembet pada pertarungan kepentingan antara pasar modern dan tradisional—sebuah isu lama yang selalu sensitif dan rawan gesekan di lapangan.
Sementara itu, Ketua DPP BNPM, Sahid, memilih irit bicara. Meski mengaku memahami situasi, ia menegaskan bahwa belum saatnya informasi tersebut dibuka ke publik.
“Saya tidak datang tapi saya paham. Jadi belum bisa kami sampaikan ke publik karena urusan wilayah ada yang lebih berhak. Di tingkat nasional, ini bagian dari dapur kami, tidak layak dibocorkan di wilayah provinsi yang punya dinamika sendiri,” tegasnya.
Sikap tertutup ini justru semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang besar sedang disiapkan—bahkan mungkin sudah terjadi di balik layar.
Apakah benar ada “larangan diam-diam” terhadap M24 Jam di wilayah tertentu? Siapa yang bermain di balik kode wilayah P? Dan sejauh mana dampaknya terhadap pelaku usaha di lapangan?
Publik kini menunggu—apakah konsolidasi mendadak ini akan menjadi awal dari gebrakan besar, atau justru membuka konflik baru yang lebih luas?
Pantau terus detikterkini.id — karena yang tersembunyi, cepat atau lambat akan terungkap.
