detikterkini.id - MALANG — Program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Malang kembali menjadi perhatian publik. Sorotan kali ini mencuat setelah pada 22 September 2026 muncul informasi mengenai adanya pekerjaan pembangunan di salah satu SD Negeri di Kabupaten Malang yang disebut-sebut perlu mendapat perhatian terkait kesesuaian antara perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan di lapangan.
Persoalan tersebut menjadi semakin menarik untuk ditelusuri karena sebelumnya isu transparansi program revitalisasi sekolah di Kabupaten Malang memang telah menjadi perhatian publik.
Sejumlah pemberitaan pada September 2026 mencatat adanya pertanyaan mengenai keterbukaan data sekolah penerima program revitalisasi. Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib sebelumnya juga diberitakan mengaku belum menerima daftar rinci sekolah penerima program tersebut.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang melalui Sekretaris Dinas, Nurul Sri Utami, pada 21 September 2026 memberikan penjelasan bahwa program revitalisasi telah memasuki tahapan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dalam keterangannya, disebutkan terdapat 31 lembaga SD yang telah PKS, 15 SMP, serta sejumlah lembaga PAUD, sementara proses verifikasi dan validasi terhadap calon penerima masih berlangsung.
Surat Klarifikasi Detikterkini
Sebelum munculnya sorotan terbaru di lapangan, Media Detikterkini.id telah melayangkan surat permohonan keterangan dan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
Surat bernomor 001/KLARIFIKASI/DTK/IX/2026 tersebut ditandatangani Pimpinan Redaksi Busamat, S.Pd. dan bertanggal 13 September 2026.
Dalam surat itu, Detikterkini meminta penjelasan mengenai sejumlah hal penting, antara lain besaran alokasi anggaran revitalisasi pendidikan Tahun Anggaran 2026, sumber anggaran, daftar satuan pendidikan penerima, jenis pekerjaan, kondisi sekolah sebelum revitalisasi, mekanisme penetapan penerima, mekanisme pengawasan, hingga realisasi dan evaluasi program.
Menurut informasi yang disampaikan kepada redaksi, surat tersebut telah masuk ke Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada 13 September 2026. Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak media menyatakan belum menerima jawaban resmi tertulis atas surat permohonan tersebut.
Kondisi ini tentu menjadi bagian penting dalam penelusuran jurnalistik karena informasi mengenai penggunaan anggaran publik semestinya dapat dijelaskan secara terang kepada masyarakat, khususnya terkait program yang menyangkut sarana dan prasarana pendidikan.
Temuan Lapangan Perlu Diverifikasi
Sorotan pada 22 September 2026 mengenai pekerjaan pembangunan di salah satu SD Negeri kemudian menambah pertanyaan baru.
Apakah pelaksanaan pembangunan tersebut telah sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, mekanisme pengadaan atau pelaksanaan, serta ketentuan program revitalisasi yang berlaku?
Ataukah terdapat perbedaan antara dokumen perencanaan dengan kondisi pekerjaan di lapangan?
Pertanyaan tersebut belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan informasi awal maupun pengamatan lapangan. Diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen program, nilai anggaran, kontrak atau dokumen pelaksanaan, gambar kerja, spesifikasi teknis, progres pekerjaan, serta keterangan pihak sekolah dan instansi terkait.
Dengan demikian, istilah “dugaan ketidaksesuaian” dalam pemberitaan ini masih merupakan persoalan yang membutuhkan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
Transparansi Menjadi Kunci
Program revitalisasi sekolah merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah Kabupaten Malang sendiri sejak awal 2026 telah menyampaikan dukungan terhadap program revitalisasi pendidikan nasional.
Karena itu, keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui sekolah mana yang memperoleh program, berapa nilai anggarannya, pekerjaan apa yang dilakukan, siapa pelaksananya, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawabannya.
Terlebih, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sendiri pada Agustus 2026 menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, berdampak nyata, dan rutin dimonitor serta dievaluasi.
Bukan Menuduh, Tetapi Meminta Penjelasan
Redaksi menegaskan bahwa sorotan ini bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya penyimpangan sebelum terdapat bukti dan hasil pemeriksaan yang sah.
Pertanyaan yang muncul justru sederhana: apakah seluruh proses revitalisasi telah berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka?
Jika memang seluruh pelaksanaan telah sesuai, penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang akan menjadi bagian penting untuk menjernihkan informasi yang berkembang di masyarakat.
Sebaliknya, apabila ditemukan adanya perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan, maka masyarakat tentu berhak mengetahui penjelasan serta langkah korektif yang dilakukan.
Hingga berita ini diterbitkan, Media Detikterkini.id menyatakan belum menerima jawaban tertulis atas surat klarifikasi yang disampaikan pada 13 September 2026.
Redaksi BuserNasional.my.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, pihak sekolah, pelaksana pekerjaan, maupun pihak lain yang berkaitan dengan program tersebut.
Transparansi bukan tuduhan. Klarifikasi bukan penghakiman. Keduanya merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik dan kontrol sosial.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar