Sorotan tersebut muncul setelah adanya laporan warga yang hingga kini, menurut DPD BNPM Kabupaten Malang, belum memperlihatkan perkembangan penanganan yang jelas. Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Ketua DPD BNPM Kabupaten Malang, Moch Yasin, meminta Polsek Lawang segera memberikan kepastian hukum atas laporan yang telah disampaikan warga. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Kami menilai penanganan laporan masyarakat terkait dugaan penjualan fasilitas umum di Desa Bedali berjalan lambat dan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Aparat penegak hukum harus memberikan kepastian kepada masyarakat agar tidak muncul kesan adanya pembiaran terhadap persoalan ini," tegas Moch Yasin.
Ia menambahkan, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya unsur pidana, maka penanganannya harus dilakukan secara objektif tanpa pandang bulu.
"Tidak boleh ada perlakuan berbeda di hadapan hukum. Jika terdapat bukti yang mengarah pada adanya pelanggaran hukum, maka proses harus berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas," ujarnya.
BNPM juga mengingatkan bahwa fasilitas umum merupakan aset yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, apabila terdapat dugaan penyalahgunaan atau pengalihan fungsi yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka perlu dilakukan pendalaman secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.
Selain meminta percepatan penanganan perkara, BNPM Kabupaten Malang juga mendesak agar seluruh proses dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan laporan yang telah mereka sampaikan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polsek Lawang maupun Kepala Desa Bedali terkait perkembangan penanganan laporan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar